Menampilkan 7 peraturan

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan (Remunerasi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD )
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013

  • 25 Agt 2025
  • 1
  • 0
  • 12

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan (Remunerasi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD )

  • Status:
  • Ditetapkan: 7 Feb 2013
  • Diundangkan: 7 Feb 2013
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016

  • 19 Agt 2025
  • 11
  • 0
  • 12

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

  • Status:
  • Ditetapkan: 2 Nov 2016
  • Diundangkan: 2 Nov 2016
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Pada Blud Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017

  • 15 Agt 2025
  • 27
  • 0
  • 12

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penetapan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Pada Blud Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

  • Status:
  • Ditetapkan: 31 Okt 2017
  • Diundangkan: 31 Okt 2017
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017

  • 14 Agt 2025
  • 19
  • 0
  • 12

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

  • Status:
  • Ditetapkan: 29 Mei 2017
  • Diundangkan: 29 Mei 2017
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011

  • 14 Agt 2025
  • 18
  • 0
  • 12

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

  • Status:
  • Ditetapkan: 30 Mei 2011
  • Diundangkan: 30 Mei 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2016

  • 14 Agt 2025
  • 18
  • 0
  • 12

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

  • Status:
  • Ditetapkan: 2 Nov 2016
  • Diundangkan: 2 Nov 2016
JDIH Kabupaten Nunukan

JDIH Kabupaten Nunukan

JDIH Pemerintah Kabupaten Nunukan hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Kontak Kami

(0556)2705203
Jalan Sungai Sembilan, Mansapa, Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara
admin_jdih@nunukankab.go.id / bagianhukumsetda.nnk@gmail.com
https://jdih.nunukankab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini
  • Kemarin
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total

Apakah pelayanan dokumentasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dirasa puas?
Ikuti Survei IKM